Matalensa.my.id - Bojonegoro, 7 November 2025 – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus berupaya memperkuat program pengentasan kemiskinan dengan fokus pada sinkronisasi data. Hal ini menjadi penekanan utama dalam Forum Sinergi dan Evaluasi yang dipimpin oleh Wakil Bupati Bojonegoro, Hj. Nurul Azizah, S.Pd., M.Pd., bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Edi Susanto, S.Sos., M.Si., di Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Bojonegoro, Kamis (6/11/2025).
Forum ini diadakan untuk meninjau realisasi anggaran Dinsos tahun 2025 dan memastikan akurasi data kemiskinan, sehingga program bantuan sosial dapat tepat sasaran.
Realisasi Anggaran dan Fokus Program
Kepala Dinas Sosial Bojonegoro, Agus Susetyo Hardiyanto, melaporkan bahwa hingga 31 Oktober 2025, penyerapan anggaran telah mencapai Rp111,5 miliar dari total pagu Rp169,7 miliar (65,69 persen). Pihaknya optimis realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai 72 persen.
“Fokus kami tetap pada program perlindungan sosial seperti BLT Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), BPNT Daerah (BPNTD), dan Bansos Kemiskinan Ekstrem yang akan disalurkan di akhir tahun,” ujar Agus.
Tantangan Sinkronisasi Data
Wabup dan Sekda menyoroti persoalan klasik, yaitu ketidaksinkronan data kemiskinan antara Data Mandiri Kemiskinan Daerah (DAMISDA) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSEN). Sekda Edi Susanto menekankan pentingnya verifikasi lapangan untuk memastikan data penerima manfaat akurat.
“Intervensi program harus mengacu pada satu data. Jika ada perbedaan antara DAMISDA dan DTSEN, maka wajib diverifikasi ulang. Ini untuk memastikan bantuan benar-benar sampai pada masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.
Kolaborasi dan Validasi Data
Wabup Nurul Azizah menekankan pentingnya kolaborasi dan data yang valid dalam setiap kebijakan sosial. Program pemasangan stiker Keluarga Pra Sejahtera akan segera dijalankan untuk identifikasi rumah tangga penerima manfaat.
“Semua program pengentasan kemiskinan harus berbasis data yang benar. Tanpa data akurat, kita sulit mencapai target penurunan kemiskinan,” ujarnya.
Kondisi Fiskal Daerah
Wabup Nurul juga menyoroti proyeksi penurunan Pendapatan Daerah 2026 dari Rp7,8 triliun menjadi Rp5,8 triliun akibat penurunan Dana Transfer Pusat (TKD). Penyesuaian anggaran harus dilakukan dengan bijak, dan program prioritas seperti pengentasan kemiskinan tidak boleh dikurangi atau terganggu.
Harapan dan Target
Pemkab Bojonegoro berharap sinkronisasi data segera rampung agar program sosial tepat sasaran dan mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.
“Perencanaan anggaran 2026 harus lebih strategis dan pelaksanaan program harus cepat di awal tahun, agar dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” tutup Wabup Nurul
Red/tim
.jpg)
0 Komentar