Matalensa.my.id - Jakarta, Pengurus Besar Lembaga Pendidikan Mahasiswa Islam (PB LAPENMI) HMI mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengusut tuntas dugaan suap yang melibatkan tiga anggota DPD RI asal Sulawesi Barat (Sulbar) dalam pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Desakan ini muncul sebagai respons terhadap informasi yang beredar terkait dugaan penerimaan suap oleh sejumlah anggota DPD RI dalam proses pemilihan tersebut.
Hakiki, seorang pengurus PB LAPENMI HMI yang juga mahasiswa pascasarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ), menyatakan bahwa dugaan suap ini telah menciderai nilai-nilai demokrasi dan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat.
"Kami mendesak KPK RI untuk segera memproses hukum dan memberikan penjelasan terbuka kepada publik mengenai perkembangan penyidikan kasus ini. KPK tidak boleh ragu dalam mengusut dugaan yang mencederai integritas lembaga perwakilan," tegas Hakiki.
Dugaan suap ini mencuat setelah mantan staf DPD RI, Fithrat Irfan, mengungkapkan adanya sekitar 95 anggota DPD yang diduga menerima uang dalam pemilihan pimpinan MPR dan DPD. Modus pemberian dilakukan secara door to door ke ruang kerja anggota, dengan nominal mencapai 13.000 dolar AS untuk dukungan posisi Ketua DPD dan sekitar 8.000 dolar AS untuk jabatan lainnya. Tiga di antaranya diduga berasal dari daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Barat.
"Informasi yang kami himpun menunjukkan adanya indikasi kuat aliran dana ke tiga senator dapil Sulbar. Ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat dan mencoreng nama daerah di tingkat nasional," lanjut Hakiki.
PB LAPENMI HMI menyatakan akan terus mengawal perkembangan kasus ini melalui aksi-aksi berkelanjutan hingga KPK memberikan kejelasan kepada publik. Hakiki juga menyayangkan dugaan keterlibatan para senator tersebut karena dianggap telah merusak citra Sulawesi Barat di mata masyarakat nasional.
"Sebagai wakil daerah, seharusnya mereka menjaga marwah Sulbar. Namun, dugaan keterlibatan ini justru membuat masyarakat kecewa," ujarnya. Ia mengimbau ketiga senator yang disebut dalam dugaan tersebut untuk memberikan klarifikasi terbuka agar publik dapat mengetahui kebenaran yang sebenarnya.
Berdasarkan data yang beredar, dugaan penerima suap tersebar di sejumlah wilayah, dengan jumlah terbesar dilaporkan berasal dari Papua (18 orang), diikuti oleh wilayah Sulawesi (14), Kalimantan (12), Sumatera (7), Kepulauan Riau dan Riau (7), NTT & NTB (5), Banten dan Jawa Barat (5), Maluku (4), Jawa Tengah (5), Bengkulu (2), Jawa Timur (1), dan DKI Jakarta (1). Sisanya berasal dari Jambi, Aceh, Bangka Belitung, dan Lampung.
Hakiki menekankan bahwa pengungkapan kasus ini menjadi momentum penting bagi KPK untuk membuktikan komitmennya dalam pemberantasan korupsi. "Masyarakat menaruh harapan besar pada KPK untuk menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Keterbukaan dan ketegasan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik," pungkasnya.
**
Red/tim
.jpg)
0 Komentar