Matalensa.my.id, Bojonegoro, 12 November 2025 – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus menggencarkan upaya penanggulangan kemiskinan dengan memperkuat kapasitas sosial ekonomi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). Hal ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Kapasitas Sosial Ekonomi KPM PKH yang dibuka oleh Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, pada Senin (10/11/2025).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro ini merupakan bagian dari Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) yang bertujuan untuk mewujudkan graduasi mandiri bagi KPM PKH. Dengan program ini, diharapkan keluarga penerima manfaat dapat keluar dari ketergantungan terhadap bantuan sosial dan bertransformasi menjadi keluarga mandiri.
Rakor yang berlangsung selama dua hari, dari tanggal 10 hingga 11 November 2025, di Ruang Partnership Lantai 4 Gedung Pemkab Bojonegoro, dihadiri oleh sekitar 150 peserta dari berbagai unsur. Peserta terdiri dari 6 OPD terkait, 28 camat, 28 kepala desa, serta 209 pendamping PKH.
Narasumber yang dihadirkan berasal dari Direktorat Jenderal Kementerian Sosial RI, Pusat Data dan Informasi Kemensos (Pusdatin), serta Badan Pusat Statistik (BPS) Bojonegoro yang diwakili oleh Salman Bin Siregar. Mereka memberikan paparan mengenai pentingnya sinkronisasi data dan strategi pemberdayaan sosial ekonomi berbasis data yang akurat.
Bupati Setyo Wahono menyoroti pentingnya evaluasi data kemiskinan dan validasi jumlah KPM PKH. Ia mengungkapkan bahwa terjadi kenaikan signifikan jumlah penerima PKH dari 56.515 keluarga pada tahun 2024 menjadi 59.303 keluarga pada 2025.
"Ini bukan hanya angka, tapi cerminan tantangan yang harus kita jawab bersama. Kita harus memastikan bahwa data ini benar-benar akurat dan program berjalan tepat sasaran," tegas Bupati Wahono.
Bupati juga menekankan bahwa tujuan utama dari program ini bukan sekadar memberikan bantuan, melainkan mengubah pola pikir masyarakat agar tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah. "Tugas utama para pendamping adalah mentransformasi KPM menjadi mandiri, dari penerima manfaat menjadi pelaku ekonomi yang kuat. Itu tugas besar kita bersama," tambahnya.
Data terbaru tahun 2025 menunjukkan bahwa jumlah KPM PKH di Kabupaten Bojonegoro mencapai 55.028 keluarga yang tersebar di seluruh kecamatan. Namun, jumlah KPM yang berhasil graduasi mandiri baru mencapai 214 keluarga, angka yang dinilai masih sangat rendah.
Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah, pendamping sosial, dan seluruh stakeholder terkait. Melalui Rakor ini, diharapkan dapat dirumuskan strategi kolaboratif untuk mempercepat pemberdayaan sosial ekonomi, sehingga lebih banyak keluarga mampu keluar dari garis kemiskinan.
Rakor ini juga diharapkan menjadi wadah untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, dan membangun kolaborasi multipihak dalam upaya menurunkan angka kemiskinan. "Dengan sinergi yang baik antara pemerintah, pendamping, dan masyarakat, kita ingin Bojonegoro menjadi daerah yang bahagia, makmur, dan membanggakan," pungkas Bupati Wahono.
Kegiatan ini merupakan wujud nyata dari upaya pengentasan kemiskinan yang tidak hanya berfokus pada bantuan, tetapi juga pada pembangunan kemandirian dan kepercayaan diri masyarakat Bojonegoro untuk bangkit dan maju bersama.
Red/tim
.jpg)
0 Komentar